Bandarlampung (ANTARA) – Sejumlah keluhan masyarakat terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung mendorong DPRD untuk menekankan pentingnya standarisasi dan tata kelola dapur penyelenggara program tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas mengingatkan pentingnya standarisasi dan penguatan sistem tata kelola di tingkat dapur menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan, khususnya dalam memastikan pemenuhan standar gizi anak sebagai penerima manfaat.
Ia menegaskan setiap dapur MBG wajib memiliki struktur pengelolaan yang jelas, termasuk tenaga gizi, kepala dapur, serta penanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi. Keberadaan unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan menu yang disajikan telah memenuhi ketentuan sebelum didistribusikan.
“Pengawasan internal harus berjalan. Tenaga gizi punya peran penting memastikan menu sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya dalam pernyataan di Bandarlampung, Jumat.
Menurut dia, standarisasi tidak hanya berkaitan dengan komposisi menu, tetapi juga proses pengolahan, kebersihan, hingga distribusi makanan. Hal ini untuk menjamin kualitas dan keamanan konsumsi bagi anak-anak.
Mikdar juga meminta tim pengawas yang dibentuk pemerintah untuk lebih aktif melakukan pemantauan di lapangan, termasuk melalui inspeksi mendadak secara berkala.
Komentar