Bandar Lampung : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung dengan penuh khidmat dan tertib.

Rapat paripurna tersebut menjadi forum resmi dalam rangka pengambilan keputusan strategis serta penyampaian sejumlah agenda penting pemerintahan daerah. Dalam kesempatan itu, Ahmad Giri Akbar menjelaskan bahwa terdapat beberapa pembahasan utama, di antaranya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, LHP operasional LJU beserta anak perusahaannya, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

“LHP BPK merupakan kegiatan Provinsi Lampung 2023 sampai dengan semester 1 2025. Yang kedua terkait LHP Operasional LJU dan anak anak perusahaannya dan yang Ketiga Pembentukan Pansus LHP BPK” ujarnya pada, Rabu (25/02/2026).

Lebih lanjut, perhatian khusus diarahkan pada pengelolaan LJU beserta anak perusahaannya, mengingat peranannya yang cukup signifikan dalam mendukung struktur keuangan daerah.

“Terkait LJU itu merupakan hasil laporan dari BPK yang ditindaklanjuti oleh Pansus dan harapannya tata kelola LJU dan anak anak perusahaan ini bisa transparan dan juga yang paling penting bagaimana LJU sebagai BUMD Daerah menjadi penopang pendapatan asli daerah Provinsi Lampung” tambahnya.

Melalui pembentukan Pansus LHP BPK, DPRD berharap proses pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan komprehensif, sekaligus memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dan pengelolaan BUMD di Provinsi Lampung diharapkan semakin akuntabel, transparan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.