Bandar Lampung, Jrp Lampung — Setelah ramai disorot karena belanja bahan cetak dan amplop premium bernilai ratusan juta rupiah, kini perhatian publik kembali tertuju pada anggaran pengadaan komputer di lingkungan BPPRD Kota Bandar Lampung.
Instansi pengelola pajak daerah tersebut tercatat mengalokasikan anggaran Belanja Modal Personal Computer mencapai Rp1.227.450.865 hanya untuk 8 paket pengadaan.
Nilai fantastis itu langsung memicu pertanyaan publik terkait urgensi dan kebutuhan sebenarnya dari perangkat yang dibeli.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, pengadaan perangkat teknologi dengan anggaran jumbo dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk pemborosan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Dari rincian pengadaan yang beredar, sejumlah perangkat dengan spesifikasi tinggi tercantum dalam daftar belanja, di antaranya:
Acer Veriton Z4 AIO Core i7 16GB 1TB SSD
Printer Epson Ecotank L5290
Notebook/Laptop Hybrid Asus ROG G531 GT
Nama Asus ROG (Republic of Gamers) langsung menjadi perhatian publik karena seri tersebut dikenal luas sebagai laptop gaming kelas tinggi dengan performa premium.
“Kalau hanya untuk administrasi kantor, kenapa harus memakai laptop gaming? Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujar seorang pemerhati kebijakan anggaran di Bandar Lampung.
Publik menilai perangkat dengan spesifikasi tinggi semestinya disesuaikan dengan kebutuhan kerja yang benar-benar mendesak, bukan sekadar mengikuti tren perangkat mahal.
Di Tengah Seruan Efisiensi
Sorotan terhadap pengadaan komputer ini muncul di tengah gencarnya kampanye efisiensi anggaran di berbagai instansi pemerintahan.
Sebelumnya, BPPRD Kota Bandar Lampung juga ramai dikritik karena anggaran belanja alat dan bahan kegiatan kantor yang mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Hingga 20 Mei 2026, realisasinya disebut telah menyentuh angka Rp845 juta.
Salah satu item yang paling menuai kontroversi adalah pengadaan Amplop Dinas berbahan Linen senilai lebih dari Rp131 juta, yang dinilai terlalu mewah untuk kebutuhan surat-menyurat pemerintahan.
Kini, pengadaan komputer bernilai miliaran rupiah semakin memperpanjang daftar pertanyaan publik terkait pola belanja di lingkungan BPPRD.
Selain nilai anggaran, masyarakat juga mulai menyoroti mekanisme pengadaan serta pemilihan spesifikasi perangkat yang dianggap terlalu tinggi untuk kebutuhan administrasi biasa.
“Kalau memang ada kebutuhan teknis khusus, harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai publik menilai ini hanya pemborosan uang daerah,” kata seorang aktivis antikorupsi lokal.
Sejumlah pihak mendesak agar lembaga pengawas internal maupun aparat audit melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek pengadaan tersebut, termasuk memastikan harga dan spesifikasi barang sesuai dengan kebutuhan riil instansi.
Publik Minta Penjelasan Resmi
Besarnya anggaran belanja komputer dan bahan cetak kini menjadi perbincangan luas di masyarakat Bandar Lampung.
Banyak warga berharap adanya penjelasan resmi agar polemik tidak terus berkembang menjadi kecurigaan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPPRD Kota Bandar Lampung belum memberikan klarifikasi resmi terkait urgensi pengadaan perangkat komputer bernilai Rp1,2 miliar maupun penggunaan laptop seri gaming dalam daftar belanja tersebut. (Red)
Komentar