Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyatakan kesiapannya untuk mengawal enam tuntutan sektor pendidikan yang disuarakan mahasiswa agar mendapat tindak lanjut dari pihak eksekutif.
Sebagai legislator yang membidangi pendidikan, Syukron menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Ia menilai tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan dan arah kebijakan publik di Provinsi Lampung.
“Sebagai anggota Komisi V, saya akan mengawal aspirasi mahasiswa dan mengajak kolega di DPRD untuk bersama-sama memperjuangkan tuntutan ini,” ujar Syukron dalam pernyataan di Bandarlampung, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menemui massa mahasiswa dan menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai meski berlangsung di bulan suci Ramadhan.
Syukron berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat merespons secara serius berbagai masukan tersebut demi perbaikan sistem pendidikan di daerah.
“Saya berharap eksekutif bisa segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa demi perbaikan sistem pendidikan di Lampung,” tambahnya.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2). Aksi tersebut diterima pimpinan dan anggota DPRD sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi publik.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD. Tuntutan tersebut meliputi penempatan sektor pendidikan sebagai prioritas kebijakan, realisasi pendidikan gratis, peningkatan anggaran pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Selain itu, mahasiswa meminta pemindahan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa, serta mendorong penerapan pajak progresif yang dialokasikan untuk mendukung pembiayaan pendidikan.
Aksi damai tersebut diakhiri dengan penandatanganan enam pernyataan sikap yang disaksikan Ketua DPRD Provinsi Lampung dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dalam waktu dekat.
DPRD Lampung menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran guna memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.(Red)
Komentar